JAKARTA – Pemerintah akhirnya secara terbuka mengakui bahwa deforestasi masif akibat ekspansi perkebunan sawit telah menjadi pemicu utama bencana ekologis di Pulau Sumatera. Banjir dan tanah longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025 disebut sebagai alarm keras kegagalan tata kelola ruang selama puluhan tahun.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, menyatakan bahwa jutaan hektare kebun sawit di Sumatera berpotensi dikembalikan ke fungsi awalnya sebagai hutan alam. Pernyataan ini sekaligus menjadi pengakuan bahwa kebijakan alih fungsi lahan selama ini telah merampas daerah resapan air dan mengorbankan keselamatan warga.
“Penyangga airnya dulu pohon, sekarang pohonnya hilang. Air tidak terserap, lalu masuk ke permukiman. Kalau mau bencana berhenti, ya ruang untuk pohon harus dikembalikan,” ujar Nusron, dikutip dari Kompas.com, 9 Desember 2025.
Pernyataan tersebut mematahkan narasi lama yang kerap menyalahkan faktor alam. Pemerintah kini mengakui bahwa hilangnya hutan akibat ekspansi sawit telah mengubah lanskap Sumatera menjadi wilayah rawan bencana.
Sebagai langkah lanjutan, Kementerian ATR/BPN akan melakukan revisi besar-besaran terhadap kebijakan tata ruang, dengan target 415 Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten/kota direvisi. Namun, rencana ini langsung memunculkan pertanyaan publik: mengapa baru dilakukan setelah korban berjatuhan dan kerusakan telanjur meluas?
Meski Nusron menegaskan bahwa pengembalian fungsi hutan tidak bisa dilakukan sembarangan, wacana ini berpotensi menabrak kepentingan besar industri sawit, sektor yang selama ini kerap mendapat karpet merah melalui izin konsesi dan pembiaran pelanggaran tata ruang.
Para pemerhati lingkungan menilai, tanpa keberanian mencabut izin bermasalah dan menindak korporasi perusak hutan, wacana “menghijaukan kembali Sumatera” hanya akan menjadi retorika pascabencana. Publik kini menanti: apakah negara benar-benar berpihak pada keselamatan rakyat, atau kembali tunduk pada kepentingan ekonomi segelintir pihak?***red
#Tata Kelola Hutan #Hutan Sumatra #Sawit Ilegal #Bencana Kerusakan Hutan
